5 Simple Statements About reformasi intelijen indonesia Explained

5 Simple Statements About reformasi intelijen indonesia Explained

Blog Article

When this happens, then the general public concern with regard to the President’s status as only one person of BIN and the politicization of the Group is going to be from put.

Para pengamat mengklasifikasi periode ini sebagai Negara Intelijen. Jenderal Soeharto yang berlatarbelakang militer menjadikan intelijen sebagai instrumen untuk mengendalikan lawan-lawan politik yang mencoba menentang kebijakannya.

The federal government also been utilised Regulation No.6/2018 on Wellbeing Quarantine to restrict civil Modern society participation over the COVID-19 pandemic. Despite refusing to apply a overall health quarantine as defined and mandated because of the Legislation, authorities have ongoing to use the provisions and posts inside the Law to penalize alleged violators, including individuals who protest the government’s dealing with in the pandemic.

Komunitas masyarakat sipil sejak reformasi terus mendorong pentingnya penataan intelijen negara yang transparan dan lepas dari intervensi politik.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan.

Sebagai pengambil kebijakan pada stage daerah, Hasto memahami fungsi intelijen sehingga bisa memanfaatkan produk intelijen tersebut untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai kepala daerah.

It lacked, nonetheless, provisions for intelligence accountability and professionalism. For civil Culture, the draft submitted for dialogue in parliament would've a similar legitimacy as intelligence organizations and operations carried out below authoritarian rule.

Ray Kebanggaan sebagai wartawan adalah selalu silahturahmi kepada semua pihak, tetap belajar dan selalu konfirmasi dalam pemberitaan yang adil dan berimbang.

Ketidaktegasan dan deferensiasi tugas dan wewenang di antara komunitas intelijen tersebut menimbulkan konflik kepentingan yang mengarah pada tindakan kekerasan antara sesama lembaga.

. At every single standard of civilian governing administration, You will find there's armed service aspect A part of a Discussion board called the Musyawarah Pimpinan Daerah

BIN harus mampu menerapkan metode ini agar tidak hanya bereaksi terhadap peristiwa yang sudah terjadi, tetapi juga dapat mencegah ancaman sebelum mencapai titik eskalasi.

Selama ini kritik dari elemen masyarakat sipil terhadap institusi keamanan seperti BIN terus bermunculan akibat ketidakpastian pertanggungjawaban negara atas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi selama orde baru misalnya berbagai kasus penghilangan aktivis.

Unofficial tallies of numerous ballots from throughout Indonesia have indicated that Defense Minister Prabowo Subianto, a previous basic accused periksa di sini of earlier human rights violations, has won much more than 55% of your vote inside the presidential election on February fourteen, 2024. Prior to the election, human rights gurus condemned the choice by Indonesia’s outgoing president, Joko Widodo (often called Jokowi), to award the rank of honorary 4-star general to Prabowo.

Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan design Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto design demokrasi yang dijalankan adalah product Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, product demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.